+628534699984

dkp.nnk@gmail.com

Jl. Ujang Dewa

Nunukan, Kalimantan Utara

08:30 - 16:45

Senin - Kamis

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Tugas Pokok dan Fungsi

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 05Tahun2016 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan dengan nama Dinas Perikanan.   Sehubungan dengan adanya ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Sesuai dengan PERDA Nomor 05 Tahun 2016 tersebut Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan memiliki tugas : “ Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perikanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Nunukan dan tugaspembantuanyang diberikan kepada Kabupaten Nunukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Untuk   menjalankan   tugas   dimaksud,   Dinas  Perikanan Kabupaten Nunukan menyelenggarakan fungsi:

  1. a. Mengkoordinasikan perumusan serta  menetapkan  kebijakan teknis operasional perikanan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
  2. b. Mengkoordinasikanpenyusunan standar pelayanan   minimal dibidang perikanan;
  3. Membina dan mengendalikan  penyelenggaraan  perijinan  dan pelayanan umum di bidang perikanan;
  4. d. Perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan  ikan,   penerbitan   SIUP   di   bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
  5. e. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan  ikan,   penerbitan   SIUP   di   bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota,      pengelolaan  dan  penyelenggaraan  Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
  6. f. Pelaksanaan evaluasi  dan  pelaporan  pemberdayaan  nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah  Kabupaten/Kota,   pengelolaan   dan   penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
  7. g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai lingkup tugasnya.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan  ditunjang dengan Susunan Organisasi yang terdiri dari :

  1. Kepala Dinas;
  1. Sekretariat yang terdiri dari :

1)   Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;

2)   Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3)   Sub Bagian Keuangan;

  1. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil, yang terdiri dari:

1)  Seksi   Pendidikan,   Pelatihan,       dan   Pendampingan Nelayan Kecil;

2)  Seksi  Kelembagaan,  Kemitraan,  IPTEK  dan  Informasi Nelayan Kecil.

  1. Bidang Pemberdayaan  Usaha  Kecil  Pembudidayaan  Ikan, yang terdiri dari :

1)  Seksi Pendidikan, Pelatihan, dan Pendampingan  Usaha Pembudidayaan Ikan;

2)  Seksi  Kelembagaan,  Kemitraan,  IPTEK  dan  Informasi Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan.

  1. Bidang Perizinan Usaha Perikanan dan TPI, yang terdiri dari:

1)  Seksi Perizinan Usaha Perikanan;

2)  Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI.

  1. Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, yang terdiri dari :

1)  Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya Perikanan;

2)  Seksi   Perbenihan,   Perbesaran,   Pakan,   Obat   serta Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya Perikanan. g.   Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

  1. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris sedangkan masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Perikanan (Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan seperti terlihat pada gambar 2.1)

Uraian  tugas  masing-masing  susunan  organisasi tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Kepala Dinas
  2. Kepala Dinas      Perikanan      Kabupaten      Nunukan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Nunukan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan
  3. Kepala Dinas    Perikanan    mempunyai    tugas    pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perikanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Nunukan   dan   Tugas   Pembantuan   yang diberikan         kepada  Kabupaten  Nunukan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat  (2),   Kepala   Dinas   Perikanan   Kabupaten Nunukan menyelenggarakan fungsi :
  5. memimpin dan    mengendalikan    organisasi    Dinas

 

Perikanan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;

  1. mengkoordinasikan perumusan    serta    menetapkan kebijakan teknis operasional perikanan sesuai dengan norma, standar,  prosedur  dan  kriteria  yang  telah ditetapkan;
  2. membina dan mengendalikan penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas;
  3. mengkoordinasikan penyusunan   standar   pelayanan minimal di bidang perikanan;
  4. membina dan     mengendalikan     penyelenggaraan perijinan dan pelayanan umum di bidang perikanan;
  5. perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah      kabupaten,      pengelolaan      dan penyelenggaraan  Tempat  Pelelangan  Ikan  (TPI),  dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
  1. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
  2. pelaksanaan evaluasi dan  pelaporan  pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan dan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
  3. pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan;
  4. melaksanakan pembinaan terhadap  Unit  Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional;
  5. melaksanakan koordinasi   dan   kerjasama   dengan instansi       terkait   yang   berhubungan  dengan  bidang perikanan;
  6. melaksanakan monitoring   dan   evaluasi   kinerja   di bidang perikanan;
  7. melakukan inventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan  dengan   bidang   perikanan   dan menyusun petunjuk pemecahannya;
  8. memberikan saran dan  pertimbangan  kepada  atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
  9. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
  10. memberikan petunjuk, bimbingan  dan  arahan  serta penilaian kinerja kepada bawahan;
  11. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
  12. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai lingkup tugasnya.
  13. Sekretariat
  14. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan.
  15. Sekretaris mempunyai tugas  pokok  membantu  Kepala Dinas mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan         bidang-bidang   serta   memberikan   pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Dinas Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  16. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
  17. pengkoordinasian penyusunan rencana   kerja   dan anggaran di lingkungan Dinas Perikanan;
  18. pengelolaan dan pengendalian  kegiatan  administrasi umum dan kepegawaian serta hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Dinas Perikanan;
  19. pengelolaan dan pengendalian administrasi keuangan di lingkungan Dinas Perikanan;
  20. pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada

 

seluruh   bidang/unit   kerja   di   lingkungan   Dinas

 

Perikanan;

 

  1. evaluasi kinerja   kesekretariatan   dan   pelaporan tatalaksana rumah tangga dinas; dan

 

 

 

 

 

 

  1. pelaksanaan tugas  lain  yang  diberikan  oleh  atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
  2. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada  ayat   (1)   dan   ayat   (2),   Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  3. mempelajari dan mengolah  peraturan  perundangan- undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
  4. menyusun rencana kerja  dan  kegiatan  Sekretariat sebagai pedoman dan acuan kerja;
  5. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran di lingkungan Dinas Perikanan;
  6. merumuskan bahan      penyelenggaraan      Sistem

 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

 

  1. merumuskan bahan dan mengendalikan pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan / perbekalan rumah tangga Dinas Perikanan;
  2. merumuskan  bahan   pengelolaan   administrasi   dan pembinaan                       kepegawaian     di     lingkungan     Dinas Perikanan;
  3. merumuskan bahan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dinas;
  4. merumuskan bahan pembinaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Dinas Perikanan;
  5. merumuskan bahan  dan  mengendalikan  pengelolaan

 

administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan di lingkungan Dinas Perikanan;

 

 

 

 

 

 

  1. memberikan  dukungan   dan   pelayanan   teknis   dan administratif bagi pelaksanaan tugas bidang/unit kerja di lingkungan Dinas Perikanan;
  2. melaksanakan koordinasi dan   sinkronisasi   dengan satuan/unit kerja    terkait    yang    dalam    rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
  3. melaksanakan  monitoring   dan   evaluasi   kinerja   di lingkungan Dinas Perikanan;
  4. melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang   berhubungan   dengan   bidang   tugasnya   serta menyusun petunjuk pemecahannya;
  5. memberikan saran dan  pertimbangan  kepada  atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
  6. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan

 

sesuai bidang tugas masing-masing;

 

  1. memberikan petunjuk, bimbingan  dan  arahan  serta penilaian kinerja kepada bawahan;
  2. menyelenggarakan evaluasi   dan   pelaporan   sesuai

 

bidang tugasnya; dan

 

  1. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala

 

Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

 

 

 

Sekretariat terdiri dari :

 

2.1.     Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;

 

2.2.     Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

 

2.3.     Sub Bagian Keuangan.

 

 

 

 

III.  Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil

 

  1. Bidang Pemberdayaan  Nelayan  Kecil  mempunyai  tugas pokok membantu   Kepala   Dinas   menyusun   bahan

 

 

 

 

 

 

kebijakan, perencanaan operasional program dan melaksanakan pengelolaan urusan di bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  1. Dalam  melaksanakan     tugas     pokok     sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil menyelenggarakan fungsi :
  2. Penyiapan koordinasi pelaksanaan   pemberdayaan nelayan kecil;
  3. fasilitasi perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan

 

kecil;

 

  1. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil;

 

  1. perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan di bidang pemberdayaan nelayan kecil;
  2. perumusan bahan      pembinaan,      bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang penyelenggaraan         pendidikan   dan   pelatihan,   serta pendampingan nelayan kecil ;
  3. perumusan  bahan       pembinaan,       bimbingan,

 

pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang fasilitasi  kemitraan  usaha,  serta  pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada nelayan kecil;

  1. perumusan bahan      pembinaan,      bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang Pembinaan Kelembagaan Nelayan Kecil;
  2. monitoring, evaluasi dan   pelaporan   pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil; dan
  3. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

 

 

 

 

 

 

  1. Dalam melaksanakan    tugas    pokok    dan    fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  2. mempelajari dan mengolah  peraturan perundangan- undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
  3. menyiapkan bahan      koordinasi      pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil;
  4. menyusun bahan fasilitasi  perumusan  kebijakan pemberdayaan nelayan kecil;
  5. menyusun rencana   kerja   dan   kegiatan   Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil sebagai pedoman dan acuan kerja;
  6. merumuskan  bahan   standar,   norma,   pedoman, kriteria         dan  prosedur  yang  berhubungan  dengan pemberdayaan nelayan kecil;
  7. menyusun saran kebijakan pembangunan, pembinaan dan bimbingan   teknis   di   bidang   pemberdayaan nelayan kecil;
  8. merumuskan bahan     pembinaan,     bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang penyelenggaraan         pendidikan   dan   pelatihan,   serta pendampingan nelayan kecil;
  9. merumuskan bahan      pembinaan,      bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang fasilitasi    kemitraan     usaha,     serta     pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada nelayan kecil;

 

 

 

 

 

 

  1. merumuskan  bahan      pembinaan,      bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang Pembinaan Kelembagaan Nelayan Kecil;
  2. melakukan  koordinasi   dan   sinkronisasi   dengan satuan/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
  3. melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan   bidang   tugasnya  dan menyusun petunjuk pemecahannya;
  4. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
  5. membagi dan    mendistribusikan    tugas    kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;

 

 

  1. memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
  2. menyelenggarakan evaluasi   dan   pelaporan   sesuai

 

bidang tugasnya; dan

 

  1. melaksanakan tugas  lainnya  yang  diberikan  oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil, terdiri dari :

 

3.1. Seksi Pendidikan, Pelatihan, dan Pendampingan Nelayan

 

Kecil; dan

 

3.2. Seksi  Kelembagaan,  Kemitraan,  IPTEK  dan  Informasi

 

Kepada Nelayan Kecil.

 

 

 

 

 

 

  1. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan

 

  1. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas   pokok   membantu   Kepala   Dinas menyusun      bahan   kebijakan,   perencanaan   operasional program dan melaksanakan pengelolaan urusan di bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat  (1),   Bidang   Pemberdayaan   Usaha   Kecil Pembudidayaan Ikan menyelenggarakan fungsi :
  3. penyiapan koordinasi   pelaksanaan   pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
  4. fasilitasi perumusan kebijakan  pemberdayaan  usaha

 

kecil pembudidayaan ikan;

 

  1. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan  usaha  kecil pembudidayaan ikan;
  2. perumusan bahan perencanaan  operasional  program

 

dan  kegiatan  di  bidang  pemberdayaan  usaha  kecil pembudidayaan ikan;

  1. perumusan bahan      pembinaan,      bimbingan, pengendalian    dan  pengaturan  teknis  dalam  bidang penyelenggaraan      pendidikan   dan   pelatihan,   serta pendampingan usaha kecil pembudidayaan ikan;
  2. perumusan  bahan        pembinaan,        bimbingan, pengendalian            dan  pengaturan  teknis  dalam  bidang fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses       ilmu   pengetahuan,   teknologi,  dan   informasi kepada usaha kecil pembudidayaan ikan;

 

 

 

 

 

 

  1. perumusan bahan      pembinaan,      bimbingan, pengendalian   dan  pengaturan  teknis  dalam  bidang Pembinaan Kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
  2. monitoring, evaluasi    dan    pelaporan   pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan; dan
  3. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
  4. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  5. mempelajari dan mengolah peraturan perundangan- undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
  6. menyiapkan bahan       koordinasi       pelaksanaan

 

pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;

 

  1. menyusun bahan fasilitasi  perumusan  kebijakan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
  2. menyusun rencana    kerja    dan    kegiatan    Bidang Pemberdayaan                           Usaha   Kecil   Pembudidayaan   Ikan sebagai pedoman dan acuan kerja;
  3. merumuskan bahan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur yang berhubungan dengan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
  4. menyusun saran kebijakan pembangunan, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;

 

 

 

 

 

 

  1. merumuskan bahan     pembinaan,     bimbingan, pengendalian   dan  pengaturan  teknis  dalam  bidang penyelenggaraan      pendidikan   dan   pelatihan,   serta pendampingan usaha kecil pembudidayaan ikan;
  2. merumuskan bahan pembinaan,       bimbingan, pengendalian                        dan  pengaturan  teknis  dalam  bidang fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada usaha kecil pembudidayaan ikan;
  3. merumuskan  bahan       pembinaan,       bimbingan, pengendalian                        dan  pengaturan  teknis  dalam  bidang Pembinaan Kelembagaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan;
  4. melakukan  koordinasi    dan    sinkronisasi    dengan satuan/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
  5. melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan

 

yang   berhubungan   dengan   bidang   tugasnya   dan menyusun petunjuk pemecahannya;

  1. memberikan saran  dan  pertimbangan  kepada  atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
  2. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan

 

sesuai bidang tugas masing-masing;

 

  1. memberikan petunjuk, bimbingan  dan  arahan  serta penilaian kinerja kepada bawahan;
  2. menyelenggarakan  evaluasi   dan   pelaporan   sesuai

 

bidang tugasnya; dan

 

  1. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

 

 

 

 

 

 

Bidang  Pemberdayaan  Usaha  Kecil  Pembudidayaan  Ikan terdiri dari:

4.1.   Seksi Pendidikan, Pelatihan, dan Pendampingan Usaha

 

Pembudidayaan Ikan; dan

 

4.2.   Seksi  Kelembagaan,  Kemitraan,  IPTEK  dan  Informasi

 

Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan.

 

 

  1. Bidang Perizinan Usaha Perikanan dan TPI

 

  1. Bidang Perizinan Usaha   Perikanan   dan   TPI  (Tempat Pelelangan   Ikan)   mempunyai  tugas   pokok  membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan, perencanaan operasional                   program   dan   melaksanakan   pengelolaan urusan  di  bidang  Perizinan  Usaha  Perikanan  dan  TPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perizinan Usaha Perikanan dan TPI menyelenggarakan fungsi :
  3. penyiapan koordinasi pelaksanaan perizinan usaha perikanan dan TPI;
  4. fasilitasi perumusan kebijakan    perizinan    usaha perikanan dan TPI;
  5. pelaksanaan kebijakan perizinan usaha perikanan dan

 

TPI;

 

  1. perumusan bahan perencanaan  operasional  program dan kegiatan di bidang perizinan usaha perikanan dan TPI;
  2. perumusan bahan      pembinaan,      bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penerbitan SIUP di bidang Pembudidayaan Ikan;

 

 

 

 

 

 

  1. perumusan  bahan        pembinaan,        bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penerbitan TPUPI dan TPKPIH;
  2. perumusan bahan      pembinaan,      bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
  3. monitoring, evaluasi    dan    pelaporan   pelaksanaan perizinan usaha perikanan dan TPI; dan
  4. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
  5. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Perizinan Usaha Perikanan dan TPI mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  6. mempelajari dan mengolah  peraturan  perundangan- undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
  7. menyiapkan bahan koordinasi  pelaksanaan  perizinan

 

usaha perikanan dan TPI;

 

  1. menyusun bahan fasilitasi  perumusan  kebijakan perizinan usaha perikanan dan TPI;
  2. menyusun rencana kerja dan kegiatan Bidang Perizinan Usaha Perikanan dan TPI sebagai pedoman dan acuan kerja;
  3. merumuskan bahan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur  yang  berhubungan  dengan  perizinan usaha perikanan dan TPI;

 

 

 

 

 

 

  1. menyusun saran kebijakan pembangunan, pembinaan dan bimbingan   teknis   di   bidang   perizinan   usaha perikanan dan TPI;
  2. merumuskan bahan      pembinaan,      bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penerbitan SIUP di bidang Pembudidayaan Ikan;
  3. merumuskan bahan       pembinaan,       bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penerbitan TPUPI dan TPKPIH;
  4. merumuskan  bahan       pembinaan,       bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
  5. melakukan  koordinasi    dan    sinkronisasi    dengan satuan/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
  6. melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang     berhubungan   dengan   bidang   tugasnya   dan menyusun petunjuk pemecahannya;
  7. memberikan saran  dan  pertimbangan  kepada  atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
  8. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
  9. memberikan petunjuk, bimbingan  dan  arahan  serta penilaian kinerja kepada bawahan;
  10. menyelenggarakan evaluasi dan   pelaporan   sesuai bidang tugasnya; dan
  11. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

 

 

Bidang Perizinan Usaha Perikanan dan TPI terdiri dari :

 

 

 

 

 

 

5.1. Seksi Perizinan Usaha Perikanan; dan

 

5.2. Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI.

 

 

  1. Bidang Pengelolaan dan Pembudidayaan Ikan

 

  1. Bidang Pengelolaan dan Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas pokok membantu  Kepala  Dinas menyusun bahan kebijakan,      perencanaan    operasional    program    dan melaksanakan pengelolaan urusan di bidang Pengelolaan dan  Pembudidayaan   Ikan   sesuai   dengan   ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  Bidang  Pengelolaan  dan  Pembudidayaan Ikan menyelenggarakan fungsi :
  3. penyiapan koordinasi  pelaksanaan  pengelolaan  dan pembudidayaan ikan;
  4. fasilitasi  perumusan    kebijakan    pengelolaan    dan pembudidayaan ikan;
  5. pelaksanaan  kebijakan         pengelolaan         dan pembudidayaan ikan;
  6. perumusan bahan  perencanaan  operasional program dan     kegiatan     di     bidang     pengelolaan     dan pembudidayaan ikan;
  7. perumusan  bahan       pembinaan,       bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW dan penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan;
  8. perumusan       bahan       pembinaan,       bimbingan,

 

pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, pengelolaan   kesehatan   ikan   dan   lingkungan,  dan

 

 

 

 

 

 

pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudi daya ikan;

  1. perumusan  bahan       pembinaan,       bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang pembinaan cara pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon           induk,  dan  induk  ikan  yang  bermutu,  dan pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih ikan;
  2. monitoring,  evaluasi   dan   pelaporan   pelaksanaan pengelolaan dan pembudidayaan ikan; dan
  3. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
  4. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pengelolaan dan Pembudidayaan Ikan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  5. mempelajari dan  mengolah  peraturan  perundangan-

 

undangan, kebijakan,  pedoman  dan  petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang  berhubungan dengan bidang tugasnya;

  1. menyiapkan  bahan       koordinasi       pelaksanaan pengelolaan dan pembudidayaan ikan;
  2. menyusun  bahan   fasilitasi   perumusan   kebijakan pengelolaan dan pembudidayaan ikan;
  3. menyusun rencana    kerja    dan    kegiatan   bidang pengelolaan dan    pembudidayaan    ikan    sebagai pedoman dan acuan kerja;
  4. merumuskan bahan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur yang berhubungan dengan pengelolaan dan pembudidayaan ikan;

 

 

 

 

 

 

  1. menyusun saran kebijakan pembangunan, pembinaan dan bimbingan  teknis  di  bidang  pengelolaan  dan pembudidayaan ikan;
  2. merumuskan  bahan      pembinaan,      bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW dan penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan;
  3. merumuskan  bahan      pembinaan,      bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, pengelolaan      kesehatan   ikan   dan   lingkungan,  dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan;
  4. merumuskan  bahan      pembinaan,      bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang pembinaan cara pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon           induk,  dan  induk  ikan  yang  bermutu,  dan pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih ikan;
  5. melakukan    koordinasi    dan    sinkronisasi    dengan

 

satuan/unit  kerja  terkait  dalam  rangka  mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

  1. melakukan inventarisasi  permasalahan-permasalahan yang   berhubungan   dengan   bidang   tugasnya   dan menyusun petunjuk pemecahannya;
  2. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
  3. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;

 

 

 

 

 

 

  1. memberikan petunjuk,  bimbingan  dan  arahan  serta penilaian kinerja kepada bawahan;
  2. menyelenggarakan  evaluasi   dan   pelaporan   sesuai bidang tugasnya; dan
  3. melaksanakan  tugas   lainnya   yang   diberikan   oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

 

 

Bidang Pengelolaan dan Pembudidayaan Ikan terdiri dari :

 

6.1.   Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya Perikanan; dan

 

6.2.   Seksi  Perbenihan,  Perbesaran,  Pakan,  Obat  serta

 

Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya Perikanan.

 

 

VII. Unit Pelaksana Teknis Dinas

 

  1. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau  kegiatan   teknis   penunjang   di lapangan, maka di lingkungan Dinas Perikanan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan dan beban kerja atas usul Kepala Dinas.
  2. Unit Pelaksana  Teknis   Dinas   di   lingkungan   Dinas Perikanan            mempunyai  tugas  melaksanakan  sebagain tugas         Dinas   sesuai   lingkup   tugasnya   berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Uraian tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), akan diatur tersendiri bersamaan dengan pembentukan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Perikanan.

VIII. Kelompok Jabatan Fungsional

 

  1. Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan tugas pekerjaan sesuai jabatan/bidang tugas dan keahlian yang dimiliki.

 

 

 

 

 

 

  1. Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut :
  2. menjabarkan program kerja yang diberikan oleh Kepala

 

Dinas Perikanan;

 

  1. melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan/bidang tugas dan keahlian yang dimiliki;
  2. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik diminta ataupun tidak diminta sesuai lingkup tugas dan keahliannya;
  3. mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas Perikanan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. menginventarisasi permasalah-permasalahn yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun saran tindak lanjut;
  5. membuat laporan baik lisan maupun tertulis kepada Kepala Dinas sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
  6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

 

Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

X
X